Bantuan Langsung Terpotong

Oleh: Edy Saputro Cahyo

Di Indonesia sekarang marak dengan program Bantuan Langsung Tunai, Indonesia memang tidak mempunyai kreatifitas dalam sebuah kebijakan. Kebijakan tiruan asal Brasil ini, sudah dilakukan sejak tahun 2005, 2009, dan 2013 lalu. Dalam pemberian bantuan pemerintah dituntut untuk memilih dan memilah siapa saja rakyat yang mendapat bantuan tersebut. Menurutku pemerintah sendiri tidak berperan penuh dalam mengawasi penyaluran dana.

Perlu diketahui, di desa saya sendiri Bantuan Langsung Tunai, merupakan Bantuan yang tunai. Ibarat ijab dan qobulnya dibayar tunai tanpa ada tangunggan. Entah barang atau uang semua tunai tanpa terpotong. Berarti istilah.Bantuan Langsung Tunai tidak tepat. Menurutku Bantuan Langsung Tunai diganti Bantuan Langsung Terpotong. Potongan yang dikelola oleh kebijakan pemerintah desa membuat kecemburuan sosial dan anggapan masyarakat tentang pemerintahan negatif.

Di daerah desa saya, masyarakat banyak demo dengan tidak adanya pemerataan pembagian. Masyarakat desa juga sebenarnya keliru mendemo pemerintah desa, seharusnya langsung di pemerintahan pusat penyalur BLT.  Dalam kasus ini, pemerintah desa tidak usah berkelok membuat kebijakan sendiri. Inilah yang akan membuat senjata makan tuan. Dari pemerintah pusat plan A ya sudah diterapkan saja. Wong judulnya saja Bantuan Langsung Tunai, ya berapa yang turun dari pemerintah diberikan ke penerima tanpa potongan.

Saya risi mendengar kebijakan pemerintah desa yang berbeliti-belit. Membuat aturan dan kesepakatn sendiri. Sebenarnya pemerintah desa kurang memahami hak dan kewajiban masyarakat yang mendapat  BLT. Walaupun di desa saya sudah ada yang namanya kesepakatan, tetap ada masyarakat ada yang grundel.

Uang dipotong 20% dari yang didapat. Potongan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak mendapat BLT. Kalaupun seperti itu kasusnya, ya seharusnya pemerintah desa tidak boleh mengambil kebijakan sendiri. Seharusnya lapor dan menambah data yang mendapat BLT ke pemerintah pusat.

Tujuan utama membantu masyarakat miskin dalam kebutuhan seharinya, justru sebaliknya membantu masyarakat membenci pemerintah desa, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai pemerintah pusat.